Pencairan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2025 di sejumlah desa Kota Sungai Penuh dinilai bermasalah. Pasalnya, banyak Kades mengatakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Keuangan Daerah (BKD) lambat.
Seorang kepala desa di Kota Sungai Penuh mengaku, pencairan dana desa seperti dipersulit, alasanya prosedural dan administratif. Katanya, pencairan DD kali ini banyak hambatan dan tidak lebih mudah dari sebelumnya.
“Kami merasa dipersulit setiap kali proses pencairan DD dan ADD. Berbeda dengan Kabupaten Kerinci, di sana proses APBDes berjalan lancar,” ujar salah seorang kepala desa, yang dirahasiakan namanya, Senin (14/4).
Terkait persoalan ini, Dia berharap pencairan DD mendapat perhatian Walikota Sungai Penuh. Sebab, seluruh Kades ingin agar pencairan tidak tersendat sehingga proses pembangunan desa berjalan.
“Kepala desa kini berharap Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dan Wakil Wali Kota, Azhar, segera memanggil pihak Dinas PMD dan BKD untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (Red)
